Mataram-NTB - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah menjadi sorotan publik karena dinilai mencekik rakyat Kecil.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat melakukan Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD provinsi NTB menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini .Senin (5/9/22).
Massa aksi melakukan orasi ilmiah secara bergiliran, Korlap I, IMMawan Erwin menjelaskan, kami dari IMM Nusa Tenggara Barat serentak turun ke jalan untuk memulai genderang perang dengan pemerintah republik Indonesia untuk melawan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM, dalam kajian internal kami kenaikan harga BBM ini merupakan kedzoliman yang di lakukan Pemerintah pada Rakyat Indonesia yang bukan hanya berdampak pada BBM nya sendiri, melainkan pada seluruh aktivitas masyarakat Indonesia, coba bayangkan traktor Petani, mesin kapal nelayan, motor nya ojek jika tidak bisa menjangkau harga BBM, bagaimana mereka bisa mencari nafkah.
"Disisi lain minyak dunia sedang turun, maka bagi kami tidak ada alasan pemerintah menaikan harga BBM, kami ingatkan pada pemerintah, kami akan turun berjilid-jilid sampai harga BBM turun dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," tegas Erwin.
Senadah dengan Erwin Korlap II, IMMawan, Irwansyah mengatakan, Kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan cara pemerintah mencekik rakyat Indonesia, semulanya Harga BBM, Pertalite Rp.7.650 menjadi 10.000, Solar Rp.5.150 menjadi Rp.8.500, Pertamax Rp.12.500 menjadi Rp.16.000 tentunya kenaikan BBM sangat merugikan para Rakyat kecil.
"Kami terlahir dari rahim petani, Nelayan, Buruh, dan lain-lain.Kami sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Indonesia tidak pro terhadap rakyat kecil, ,,ujarnya.
Lanjut Irwansyah , "Kami mendesak Ketua DPRD provinsi NTB segera menyampaikan aspirasi kami.Sebelum kami memanggil DPRD, Dewan Pengkhianat Rakyat," ujar Irwansyah yang biasa dipanggil Imawan Irwan asal Desa Soki, Kecamatan Palibelo, kabupaten Bima ini.
Sementara, IMMawan Julhaf Riansyah menegaskan, saya atas nama kader IMM NTB menyampaikan mosi ketidakpercayaan terhadap DPRD provinsi NTB jika tidak mampu menyampaikan rekomendasi rakyat terkait tolak kenaikan BBM ini .Sebab tak ada lagi harapan besar kami selain mengadukan nasib di wakil rakyat. Oleh karenanya,perlu kami sampaikan bahwa pihak DPRD provinsi NTB harus memberikan sikap pro terhadap gerakan rakyat.
"Naiknya harga BBM akan menjadi catatan buruk dalam perekonomian Indonesia yang belum stabil, karena masyarakat telah terporak-porandakan oleh sistem yang selalu memberikan dampak buruk terhadap kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, saya harap pihak legislatif harus benar-benar serius dalam melaksanakan Ranah fungsionalnya sebagai bagian terpenting dalam kepentingan rakyat Indonesia," tegas IMMawan Julhaf.
Tak hanya itu, "jika bahan bakar minyak masih saja tetap dinaikan maka gerakan mahasiswa akan terus menghiasi ruang-ruang argumentatif sebagai bentuk penolakannya. Dan akan menjadi prasasti sejarah bahwa kader IMM akan terus mengumandangkan perlawanan. Apapun dalilnya kami tetap tolak, ,,ucap julhaf.
"Saya sangat menyayangkan tindakan aparatur negara dalam proses mengawalan masa aksi, karena salah satu kader IMM NTB sampai berlumur darah. Karen ulah oknum kepolisian NTB. Disamping itu, perlu di evaluasi juga bahwa pihak Humas Polda NTB tidak melakukan tugas dan fungsi nya dalam hal membangun komunikasi terhadap Humas masa aksi IMM NTB," Sesal Julhaf Pria kelahiran Tambora, Kabupaten Bima ini.
Selain Julhaf, Kader IMM Imawati, Nurrahmadaniati, juga mendesak Ketua DPRD NTB agar segera menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Republik Indonesia, H.Ir, Joko Widodo, pasalnya, ini merupakan tangisan rakyat yang harus diperjuangan oleh DPRD sebagai Wakil Rakyat.
"Kami tidak akan henti-hentinya membangun gerakan di mimbar jalan sebelum Harga BBM stabil kembali seperti semula," kecam Iwamati Nurrahmadaniati, Putri Asal Desa Madawau, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.(RED/101)