Bima, Kabaronline - Lembaga Pemantau Kebijakan dan Korupsi (LP2K) NTB menyoroti penyaluran program bedah rumah di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB, Raihan Anwar, dari Partai NasDem.
Ketua LP2K NTB, Sofyan, S.M., dalam keterangannya pada Kamis (21/8/2025) menyebutkan, program yang dijalankan melalui salah satu orang kepercayaan anggota DPRD berinisial SR itu diduga tidak mencapai target yang diharapkan. Bantuan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dinilai tidak memenuhi standar kelayakan teknis yang ditetapkan.
“Sejumlah rumah yang seharusnya mendapatkan prioritas justru tidak masuk daftar penerima. Sebaliknya, rumah yang masih tergolong layak huni malah mendapat bantuan,” ungkap Sofyan.
Hal itu, lanjutnya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kredibilitas program, bahkan berpotensi pada dugaan penyimpangan dalam verifikasi data penerima. Ia juga menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan dan pola preferensi keluarga dalam penyaluran bantuan.
“Kami mendesak agar dilakukan penyelidikan independen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” tegas Sofyan.
Menurutnya, kritik LP2K bukan untuk menyerang personal maupun lembaga, melainkan demi memastikan program bedah rumah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang kami harapkan, verifikasi data penerima harus transparan, disertai pengawasan yang ketat agar terhindar dari praktik kolusi dan nepotisme. Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat optimal, bukan berdasarkan selera pihak tertentu,” tutupnya.
Namun Anggota DPRD provinsi NTB Raihan Anwar membantah kalau program bedah rumah tersebut bersumber dari dana Aspirasi nya , hal tersebut disampaikan oleh politisi Partai Nasdem ini kepada media ini via WhatsApp messenger.
" Itu salah alamat, saya tidak punya program bedah rumah.tapi itu program DPR RI yaitu Pak Mori Hanafi Komisi V DPRI." Jelas nya .
(RED)
